inovasi pemanfaatan teknologi di Jembrana kian hari kian bertambah dengan diluncurkannya kartu pintar (smartcard) yang berjuluk Jimbarwana Smartcard (J-Smart) oleh Bupati Jembrana, I Gede Winasa, Senin (25/8) di Hotel Jimbarwana. Kartu J-Smart yang diperuntukkan untuk PNS di Lingkungan Pemkab Jembrana dan seluruh siswa di Jembrana,terbilang cukup unik karena dapat digunakan untuk membeli segala macam hidangan di kantin sekolah sampai kartu discount di sebuah pusat perbelanjaan.
Winasa saat peluncuran mengungkapkan J-Smart merupakan kartu multi fungsi yang mengintegrasikan kartu pegawai, J-Sidik, ATM, identitas diri, identitas kepegawaian, absensi dan rekam medis (medical record) pemegang kartu. Sementara J-Smart untuk siswa mengintegrasikan tabungan siswa, pembayaran makanan di kantin sekolah, kartu
perpustakaan, kartus discount, absensi sekaligus juga sebagai kartu siswa. "Peluncuran J-Smart ini merupakan sinergi dari inovasi dan teknologi. Dua hal ini setidaknya akan mampu melahirkan nilai tambah yang sangat besar terutama dari segi efisiensi biaya serta pengenalan teknologi informasi dan komunikasi kepada masyarakat, terutama pegawai dan pelajar," kata Winasa. Di sisi lain, lanjut Winasa peluncuran J-Smart ini merupakan salah satu indikasi adanya hubungan yang harmonis antara birokrasi, dunia usaha dan masyarakat.
Dalam waktu yang bersamaan dengan peluncuran J-Smart juga diluncurkan Pemetaan Posdayandu untuk mewujudkan pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) 2010. Menurut Winasa, Pemetaan Posdayandu ini merupakan
peta elektronik yang memuat seluruh posisi dan keadaan masing-masing kepala keluarga di Jembrana. "Peluncuran Pemetaan Elektronik ini merupakan salah satu sarana untuk memantau perkembangan arah pembangunan sumberdaya manusia Jembrana untuk mewujudkan target pencapaian MDGs Jembrana di tahun 2010. Lanjut Winasa, dalam Pemetaan Posdayandu ini akan mencakup berbagai informasi yang menyangkut kondisi semua kepala keluarga di Jembrana. "Informasi yang disajikan meliputi keberadaan bayi dan balita, tingkat kemiskinan, status gizi, pendapatan, pendidikan, kesehatan lingkungan dan lain sebagainya," terangnya.
Serangkaian dengan peluncuran tiga inovasi unggulan tersebut, juga digelar seminar nasional bertemakan pemantapan otonomi daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Hadir menjadi pembicara Direktur DPOD
Depdagri, Wahyu M. Nadjib, Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan, Mujiati, Direktur PTIK BPPT, Tatang A. Taufik, Bupati Jembrana, I Gede Winasa, Bupati Sragen yang diwakili oleh Kepala Bappeda, Edi Sasongko. Seminar ini diikuti oleh utusan dari pemerintah kota/kabupaten seluruh Indonesia, para praktisi pemerintahan, mahasiswa, organisasi kepemudaan, akademisi, perbankan, dunia usaha dan organisasi wanita.
Ketua Panitia Seminar, I Ketut Wiryatmika dalam laporannya mengatakan dalam seminar yang mengetengahkan para pembicara yang berkompeten dalam bidangnya dimasudkan untuk memberikan bekal kepada peserta seminar dalam upaya memanfaatkan potensi lokal demi kemajuan masyarakat, bangsa dan negara. "Tidak semua daerah memperoleh kemajuan yang setara dengan berbagai alasan yang menyertainya, sehingga dengan seminar yang menampilkan narasumber yang potensial di bidangnya diharapkan masing-masing peserta seminar mendapatkan bekal dalam mengaplikasikan konsep-konsep otonomi daerah di daerah masing-masing," terangnya.
Sementara itu, Winasa ketika ditemui sebelum memaparkan makalahnya mengungkapkan sejak diluncurkannya otonomi daerah sebenarnya semua daerah sudah berbuat dengan segala upaya namun masih saja ada tantangan dan hambatan yang membuat tidak semua program berjalan mulus. "Saya kira semua pemkab/pemkot sudah berbuat semaksimal mungkin namun tetap saja beberapa program tidak dapat berjalan mulus. Ini harus dicarikan solusinya," ujarnya. Menurut Winasa, keberhasilan otonomi daerah ini sangat dipengaruhi oleh tujuh elemen pokok yang membentuk pemerintahan daerah yakni, urusan, kelembagaan, personil, keuangan, perwakilan, manajemen pelayanan dan pengawasan. "Tujuh elemen ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan otonomi daerah karena merupakan pilar-pilar utama pelaksanaan otonomi daerah," terangnya. Kunci keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, lanjut Winasa, ada pada pemberdayaan masyarakat dan penciptaan akuntabilitas publik yang didekatkan pada pelayanan masyarakat. "Kita jangan terjebak dalam kesalahan mendasar tentang otonomi daerah lebih berkaitan kepada keuangan namun kita harus mampu memberikan pelayanan yang ekselen dengan menerapkan standar yang berskala internasional baik waktu, biaya maupun prosedur," pungkasnya.
GEDE YASA/HUMAS JEMBRANA)
0 comments:
Posting Komentar